Menu

Items filtered by date: Monday, 23 April 2018

Penyelenggaraan Pilkada Semakin Kuat

BEKASI SELATAN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi, mengatakan penyelenggara pilkada saat ini semakin kuat.

"Sekarang saya melihat proses penyelenggaraan ini semakin kuat pertama penyelenggaranya KPU dan Bawaslu bahkan ditambah lagi dengan DKPP dimasukan dalam bagian penyelenggara," ujarnya, Senin (23/4/2018).

 

Menurutnya,  melihat tren saat ini cenderung memperkuat proses penyelengaraan melalui pemilihan langsung."Kalau melihat tren ini semua cenderung memperkuat proses penyelengaraan melalui pemilihan langsung jadi tidak malah di kembalikan ke DPRD," ujarnya.

Ia pun menyebut penyelenggaraan Pilkada dari tahun ke tahun menunjukan perbaikan.Hal tersebut mengartikan bahwa proses saat ini berjalan sesuai dengan yang disepakati semua pihak.

"Itu artinya kan proses ini bisa disepakati oleh semua pihak baik eksekutif dan legislatif, makin memperkuat proses penyelenggaraan bukan hanya penyelengaranya saja tapi juga makin memudahkan peserta pemilunya," tandasnya. (Tim)

 

Read more...

Ayo Dukung Pilkada Tanpa Isu Sara dan Hoax

 

BEKASI SELATAN – Pilkada serentak 27 Juni 2018 nanti, harus bebas dari isu sara da hoax. Demikian ditegaskan Komisioner KPU Kota Bekasi Kanti Prayogo, saat melakukan Talk Show bersama Ketua Bidang Dakwah Gerakan Pemuda Islam Indonesia Nanang Qosim, Perhimpunan Al-Irsya, Yusuf Usman Baisyah dan Sekretaris KNPI Kota Bekasi Syahrul Ramadhan di Radio Dakta dengan tema Pilkada Tanpa SARA dan Hoax, Senin (23/4/2018).

Kanti menjelaskan, dalam Pilkada serentak 2018, seluruh pasangan calon khususnya di Kota Bekasi, baik nomor urut 1 dan 2, sudah mendeklarasikan Pilkada damai."Kami (KPU) yakin betul jika Pilkada 2018 ini berlangsung dengan damai. Semua paslon berkampanye dengan santun tanpa hoax dan menyinggung suku maupun budaya," kata Kanti.

Hingga dua bulan lebih massa kampanye paslon sejak 15 Februari lalu, KPU belum mendapati pelanggaran tentang hoax yang merugikan salah satu paslon, maupun isu yang berkaitan dengan SARA.

Yusuf Usman Baisyah, menambahkan, jika tidak semestinta isu SARA di Pilkada Kota Bekasi dimainkan. Pasalnya, kedua paslon adalah menganut agama islam.

"Masyarakat tinggal memilih yang terbaik. Paslon ini seimbang bagusnya, keduanya mempunyai komitmen terhadap islam. Jadi, jika sudah mempunyai hak pilih gunakan sebaik-baiknya," ujar dia.

Sementara itu, Nanang Kosim, melanjutkan bahwa di Kota Bekasi mempunyai ulama besar yaitu, KH. Noer Ali. 

Nanang menilai jika sosok KH. Noer Ali sudah menjadi simbol umat muslim di Bekasi. Menurutnya, sikap laku KH. Noer Ali sangat sengat sejuk, cinta damai dan rukun.

"Tentu dalam penyelenggaraan Pilkada 27 Juni, daya berharap masyarakat dan paslon bisa menghadapinya dengan sejuk, damai, santu dan saling menghormati sehingga terciptanya pesta demokrasi dengan baik," katanya. (Tim)

Read more...

Tidak Punya Suket, Nama Pemilih Bakal Dicoret

 

BEKASI TIMUR – Komiai Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, akan mencoret nama pemilih yang tidak memiliki Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dalam pilkada serentak 27 Juni 2018.

Begitu juga tindakan yang akan dilakukan terhadap para pemilih yang belum masuk ke dalam basis data kependudukan."Jadi kalau tidak dikeluarkan suket oleh dinas dukcapil, arahan dan sesuai dengan PKPU nomor 2 tahun 2017, maka dilakukan pencoretan," ungkap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Divisi Perencanaan dan Data, Syafrudin.

KTP menjadi syarat wajib bagi pemilih. Tetapi, masyarakat yang tidak memiliki e-KTP, masih dapat menggunakan hak pilihnya pada pilkada 2018 dengan menggunakan suket.

"Karena pertama, bisa saja ada data ganda. Masih ada data-dara yang tidak memenuhi syarat, sehingga dimungkinkkan terjadi daftar pemilih yang berkurang," ujarnya.

Meskipun begitu, Syafrudin menegaskan, suket yang dapat digunakan untuk memilih nantinya merupakan suket perorangan, bukan suket kolektif.

Suket kolektif, lanjutnya, hanya bisa digunakan sebatas untuk memasukkan nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap.

"Kalau tidak punya suket perorang tidak bisa memilih. Nah suket kolektif ini kan untuk penetapan DPT. Toleransi kita menghargai kerjasama dengan dukcapil," tandasnya. (Tim)

Read more...

Ada Selisih Jumlah Pemilih, Ini Kata KPU Kota Bekasi

BEKASI TIMUR- Hasil Rapat Pleno KPU Kota Bekasi ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada serentak 2018, Pilgub Jawa Barat dan Pilwalkot Bekasi sebanyak 1.434.351 pemilih. Dari jumlah tersebut, ada selisih sekitar 300ribu jiwa dibandingkan jumlah wajib E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi yang berjumlah, sekitar 1,7 jiwa.


Komisioner KPU Kota Bekasi Syafrudin menjelaskan, ada dua faktor penyebab utama terjadinya selisih jumlah DPT dengan wajib e-KTP. Menurut Syafrudin, pertama banyak masyarakat Kota Bekasi yang pindah domisili namun, tidak melapor ke pemerintah daerah. Kedua, adanya warga Kota Bekasi yang meninggal dunia."Dua faktor itu yang mengakibatkan adanya perbedaan jumlah DPT dengan wajib e-KTP," kata Syarifudin.

 

Syafrudin memastikam, jumlah DPT yang telah ditetapkan ini telah melalui mekanisme yang benar mulai dari, Tim verifikasi terjun ke lapangan dan beberapa kali melakukan rekapitulasi data. "Sekitar tiga bulan kami melakukan proses tahapan verifikasi ini, mulai dari 20 Januari sampai 19 April,"tuturnya.


Diantara kegiatan itu, jelas Syafrudin, diawali dengan proses rekapitulasi data dengan tim mendatangi permukiman warga guna melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) jumlah pemilih. 


Dari jumlah ini, kemudian disebut sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang selanjutnya diteruskan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). "Data dari 56 kelurahan, seluruhnya diteruskan ke 12 PPK yang ada di Kota Bekasi untuk direkap kembali," katanya.


Dari PPK itu, kata dia, data disampaikan ke KPU Kota Bekasi untuk ditetapkan sebagai DPS. Lalu KPU Kota Bekasi mengumumkan jumlah DPS ke tingkat kelurahan, RW, RT dan perumahan warga. 


Pengumuman dilakukan guna mendapat koreksi dari masyarakat langsung bila ada kesalahan di bagian Nomor Induk Kependudukan (NIK), kesalahan di nama atau namanya tidak tercantum.Hasil koreksi kemudian diserahkan ke KPU kembali untuk ditetapkan sebagai DPS Hasil Perbaikan. Data kembali diumumkan dan bila tidak ada perubahan, akan ditetapkan KPU sebagai DPT. "Jadi, jumlah DPT yang kami tetapkan sudah mengacu pada aturan yang berlaku," tandasnya. (tim)

 

 

Read more...

Pileg dan Pilpres Dilaksanakan 17 April 2019

 

BEKASI SELATAN - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan tanggal penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 yaitu, Pemilihan Legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden.

Pengumuman ini telah disampaikan kepada masing-masing KPU Provinsi dan daerah kabupaten/kota di Indonesia dalam kegiatan pegelaran seni budaya secara serentak, Sabtu (21/4/2018).

Di Kota Bekasi, KPU mengumumkan jadwal Pemilu 2019 dalam pagelaran seni budaya yang digelar di halaman parkir utara Stadion Patriot Candrabhaga. Tema yang diambil pada agenda ini yaitu, "Melalui Pagelaran Seni Budaya Membangun Pemilih Berdaulat Guna Mensukseskan Pemilu Serentak 2019".

Hadir dalam kesempatan inu, Perwakilan Tribina, Klub Senam, Rewalan Demokrasi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Bekasi dan perwakilan Partai Politik.

"Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 audah ditetapkan pada tanggal 17 April," kata Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Sosialisasi dan SDM, Nurul Sumarheni.

Nurul menjelaskan, terdapat 16 partai politik yang akan mengikuti pesta demokrasi lima tahunan pemilihan legislatif tingkat nasional, regional dan daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

"Sekarang belum ada deklarasi, sifatnya baru sosialisasi pengumuman jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019," tandas Nurul.

Diinformasikan, pada kesempatan ini KPU menyuguhkan seni budaya pertunjukan Topeng Nomir (Lenong Betawi), Pencak Silat, Tari Topeng Blantek serta penampilan Agen Sosialisasi Pilgub Jawa Barat dan Relawan Demokrasi.

Pagelaran seni budaya Bekasi itu digelar dalam rangka menyongsong satu tahun penyelenggaraan Pemilu 2019. (Tim)

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.